Darmin Ketua Umum ISEI
Minggu, 2 Agustus 2009 | 04:55 WIB
BUKITTINGGI —
Dua agenda kerja utamanya adalah mendorong anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di daerah untuk berperan aktif memperbaiki pelaksanaan otonomi dan melakukan perbaikan di tingkat kebijakan makro.
Pemilihan ketua menjadi penutup rangkaian kegiatan dalam Kongres Ke-17 ISEI yang berlangsung di Buktitinggi, Sumatera Barat, 30 Juli-1 Agustus 2009. Darmin menggantikan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Menurut Darmin, Sabtu (1/8), perubahan dari sistem sentralisme ke otonomi daerah mengubah proses pengambilan keputusan secara tajam. Perubahan ini yang dampaknya tidak disadari. ”Dulu waktu sentralistik, pengambilan keputusan sangat teknokratis, sedangkan dengan otonomi jadi lebih demokratis. Namun, sistem yang demokratis ini tetap perlu dikontrol,” ujarnya.
Pengawasan berlapis perlu dilakukan, baik itu pelaksanaan tata kelola yang baik di tiap unit pemerintahan, dukungan dari profesi independen terkait, maupun penegakan aturan. ”Misalnya profesi akuntan yang melakukan audit, itu kan bisa ikut mengontrol,” kata Darmin, mantan Dirjen Pajak.
Selain mendorong anggota ISEI di daerah untuk berperan lebih aktif, Darmin menegaskan perlu tetap ada perbaikan di tingkat kebijakan makro. Apalagi, dengan krisis yang sudah dua kali menimpa Indonesia dalam dua dekade terakhir menuntut adanya penyempurnaan sistem.
”Belum selesai kita belajar dari krisis 10 tahun lalu sudah ditimpa lagi dengan krisis global. Cuma bangsa yang bodoh yang tidak belajar dan tunggu datang krisis baru, kita semua harus menyiapkan diri,” tandasnya.
Meskipun rekonstruksi, dekonstruksi, dan restrukturisasi perlu dilakukan, ia mengingatkan bahwa perumusan sistem ekonomi jangan terlalu berpijak pada pandangan-pandangan yang ekstrem. ”Susah kalau kita hujat ekonomi pasar, tetapi kita juga makan dari ekonomi pasar. Isunya bukan itu, tetapi seberapa jauh peran pemerintah di dalam mengendalikan pasar,” kata Darmin Nasution.
Ia mengakui, di tengah banyak masalah struktural yang harus dijawab dalam jangka panjang, perlu meyakinkan pemerintah untuk membahas perubahan itu.
Setelah pernah mengajukan rumusan penjabaran demokrasi ekonomi pada tahun 1990, ekonomi pasar terkelola pada tahun 2000, dan perumusan reformasi ekonomi Indonesia sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kongres Ke-17 ISEI mengajukan usulan kembali ke ekonomi Pancasila.
”Sudah saatnya untuk kembali ke hajat hidup orang banyak, kembali ke sistem ekonomi Pancasila,” kata anggota Komite Pengarah Kongres Ke-17 ISEI, Suahasil Nazara.
senin, 27 Juli 2009 | 15:38 WIBJAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Darmin Nasution bakal melakukan beberapa langkah untuk menurunkan suku bunga pinjaman. Ketika dimintai konfirmasinya, Darmin mengatakan, pihaknya berjanji akan melakukan pembahasan dengan perbankan nasional sebagai upaya menurunkan suku bunga tersebut.
"Perlu dipelajari dan dibicarakan dengan perbankan. Jadi, caranya mungkin tidak hanya satu langkah, tetapi bisa saja gabungan dari berbagai langkah," kata Darmin seusai pelantikan dirinya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh Ketua MA, menggantikan Miranda Goeltom, Senin (27/7).
Darmin mengatakan, penurunan suku bunga pinjaman merupakan hal yang banyak diminta oleh masyarakat. Pemotongan BI Rate yang telah dilakukan oleh BI sehingga menjadi 6,75 persen belum juga mampu menurunkan suku bunga pinjaman perbankan umum.
Dirinya juga membuka ruang untuk perbaikan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) jika memang dikatakan tidak relevan lagi, termasuk menyelesaikan pembuatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini masih dalam pembahasan antara BI dan pemerintah.
"Memang perjalanan waktu menunjukkan barang kali struktur API perlu dibicarakan, tapi akan kita lihat saja bagaimana nantinya. Saya akan siap membicarakan lagi hal-hal yang perlu," katanya. Ia menambahkan, dirinya akan menggunakan seluruh pengalamannya sebagai Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi di BI. (Uji Agung Santosa/Kontan)
